oleh

60 Desa seKabupaten Jeneponto Ikut Bimtek ke Banyuwangi, Segini Anggarannya

JENEPONTO, SEKILASINDO.COM – Sebanyak 60 Kepala Desa dari 82 Kepala Desa di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan diberangkatkan ke Banyuwangi, Jawa Timur dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah desa se-Kabupaten Jeneponto.

Kepala Bidang Pemeritahan Desa Kabupaten Jeneponto, Syahrul Kalepu, membenarkan hal tersebut saat ditemui salah satu awak media di ruangannya di kantor Dinas PMD, Jalan Abdul Jalil Dg Sikki, Kecamatan Binamu, Selasa (16/7/2019).

Menurut Syahrul, kegiatan ini sangat penting diadakan karena berdasarkan UU Desa nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Permendagri 44 tentang kewenangan lokal dan asal usul desa dan Permendagri nomor 20 tentang pengelolaan keuangan berskala Desa.

Dengan merujuk kapada UU tersebut, Kepala Desa harus membuat Perdes. Jika kedepannya tidak membuat Perdes maka BPKP merekomendasikan semua kegiatan di desa akan menjadi sebuah temuan.

“Makanya setiap kepala desa harus tahu apa yang mereka kerjakan. Nah, untuk mengetahui itu harus ada Perdes yang mengatur karena diaturan Perbup sudah ada, jika tidak ada Perdes maka itu dianggap ilegal. Makanya tahun ini harus dipicu, Perdes itu harus selesai,” kata dia.

Kegiatan Bimtek tersebut, bertempat di Hotel ILLIRA, Kabupaten Banyuwangi pada Rabu, 10 – 14 Juli 2019, dengan tema, “Manajemen Pemerintah Desa dan Mekanisme Teknis Penyusunan PERDES”.

Syahrul Menambahkan, Kegiatan itu dilaksanakan di Banyuwangi karena merupakan Kabupaten yang menjadi rujukan KPK, BPK dan BPKP dalam rangka pengelolaan kabupaten keuangan, kabupaten pemerintahan desa terbaik di seluruh Indonesia.

Diakuinya, kegiatan tersebut wajib bagi desa karena ada Perdes tentang UU Desa.

Menurutnya, Bimtek ini dilakukan setelah pihaknya cek ada beberapa desa yang menganggarkan, tapi tidak semua desa yang berangkat. Namun pastinya sekitar 60 desa lebih yang menganggarkan, yang berangkat sekitar 59 orang.

Ia juga mengaku dari kesekian orang yang berangkat tersebut, dianggarkan variatif dari program APBdes tahun 2019 melalui rencana kerja APBdes Desa tahun 2018.

“Dalam satu desa variatif, ada yang anggarkan Rp 10 juta ada juga desa yang anggarkan Rp 9 juta. Itu dianggarkan dari dana APBdes,” jelas Syahrul.

Diakunya, anggaran yang Rp 10 juta tersebut, untuk pembayaran tiket Rp 4 juta dan Rp 6 juta untuk yang memfasilitasi kegiatan di Banyuangi termasuk hotel, terangnya.”*(Rils/Fir)

News Feed