oleh

Aktivis Sebut Pemerintah Lebak Tak Peduli Rakyat

Rizwan, Aktivis Lebak asal Cilograng

LEBAK, SEKILASINDO. COM-Keberadaan Jalan Penghubung empat Desa (Desa Situregen, Cimandiri, Cibarengkok dan Gununggede) dan penghubung dua Kecamatan (Panggarangan dan Cigemblong) yang rusak parah, menjadi bahan perbincangan baik di media sosial maupun beberapa media online.

Tanggapan dari Camat Panggarangan dan salah satu Anggota DPRD Kabupaten Lebak (dalam berita media online) pun tidak membuat puas. Dan kembali mendapat tanggapan dari Aktivis Lebak.

Aktivis Lebak Selatan, Rizwan yang sebelumnya menjadi sumber berita sekilasindo, kembali mengungkapkan kekecewaan nya atas tanggapan dari salah satu dewan dapil IV dan Camat panggarangan soal anggaran pembangunan.

“Bagi saya alasan tersebut tidak logis, karena beberapa periode Anggota dewan yang ada di Parlemen tidak bisa menjadi solusi bagi keluhan warganya sendiri,” ujar Rizwan kepada wartawan sekilasindo melalui komunikasi WhatsApp. Kamis (05/09/2019)

Menurutnya, ini bukan persoalan anggaran, tapi soal tidak diprioritaskannya pembangunan untuk jalan tersebut oleh pemangku kebijakan.

“Saya yakin jika pemerintah baik kecamatan, Dewan Dapil empat serta Pemkab Lebak bisa memprioritaskan jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, harusnya bisa langsung di realisasikan untuk dibangun,” ujar Aktivis jebolan Kumala.

Selanjutnya, masih kata Rizwan, jika camat meminta masyarakat untuk memahami kondisi anggaran, maka saya lebih tidak paham lagi soal alasan klasik camat yang abai terhadap keluhan masyarakat. Padahal, jalan tersebut merupakan salah satu kebutuhan masyarakat untuk mobilitas ekonomi dan pendidikan.

“Maksudnya, Fungsi legislatif itu harus betul-betul dipahami dan dipakai, tidak hanya janji saja. Kawal setiap program usulan yang ada didapil khususnya kebutuhan dasar masyarakat,” kata Pria asal Cilograng.

“Saya ingin lihat sejauh mana dewan bisa mengawal program usulan tersebut sampai tahap realisasi,” tegasnya.

Intinya, masih kata Rizwan, bukan soal anggaran, tapi bentuk ketidak pedulian terhadap masyarakat.

“Lihat saja pembangunan sangat pesat di ibu kota kabupaten dan terkesan sentralis. Maka anggaran tidak jadi alasan,” pungkasnya.

Baca Juga :

**(Usep)

News Feed